Bamsoet Apresiasi Kinerja Keuangan Pemerintah Raih Opini Wtp Dari Bpk

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja keuangan pemerintah sentra yang kembali menjangkau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun raihan ini ialah opini WTP kedelapan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2016.

“Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa hasil WTP dihentikan menghasilkan pemerintah sentra terlena. Karena WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban. Mendapatkan WTP, bukan bermakna tidak ada hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan. Mengingat penggunaan APBN selaku duit rakyat bukan cuma mesti tepat secara tata kelola melainkan juga mesti tepat guna dan tepat sasaran,” ujar Bamsoet

Advertisement

Hal ini disampaikan Bamsoet usai menghadiri penyerahan LHP LKPP dari BPK terhadap pemerintah pusat, di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Ketua dewan perwakilan rakyat RI ke-20 ini juga mendukung reformasi struktural yang sudah dilaksanakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam rangka memangkas banyak sekali perizinan yang berbelit.

Menurut Bamsoet, reformasi struktural ini mesti kembali dilanjutkan, ditingkatkan, dan disempurnakan oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dengan demikian, penduduk sanggup menemukan kepastian hukum, mengingat dalam pengelolaan perekonomian, kepastian aturan yaitu yang utama.

“Sebagai contoh, di sekarang ini saja ada sekitar 42 ribu peraturan di Indonesia mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, hingga peraturan gubernur, bupati, dan walikota yang disangka saling tumpang tindih. Hiper regulasi, disharmonisasi regulasi, hingga multi interpretasi regulasi tersebut mempunyai dampak pada terhambatnya perkembangan perekonomian, diantaranya iklim investasi dan akomodasi berupaya di Indonesia. Karenanya perlu dilaksanakan penilaian secara menyeluruh lewat kesibukan legislasi review,” jelasnya.

Bamsoet menambahkan, dalam menghadapi perekonomian global di tengah ketidakpastian akhir pertentangan geopolitik, perang dagang, serta pergeseran iklim maka pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mesti sanggup mempergunakan penggunaan APBN dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kebebasan secara seimbang. Pemerintah juga dibutuhkan sanggup lebih berani dan lebih konsentrasi pada hasil, daripada tak terbelenggu pada mekanisme yang berorientasi proses.

“Pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini diperkirakan melambat menjadi cuma 3,2 persen. Bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Indonesia masih menghadapi keadaan yang sungguh bagus alasannya yaitu hingga di sekarang ini ekonomi dan politik sungguh stabil. Ekonomi tetap berkembang di atas 5 persen, bahkan di kuartal I/2024 berkembang 5,11 persen. Stabilitas politik dan ekonomi inilah yang perlu dijaga oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, sehingga perekonomian Indonesia hingga selesai tahun nanti sanggup tetap berkembang signifikan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, turut hadir pada kesibukan ini, antara lain Presiden Joko Widodo, wapres KH Maruf Amin, Ketua dewan perwakilan rakyat Puan Maharani, Ketua BPK RI Isma Yatun, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Agus Subiyanto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

mprbamsoetopini wtpbpkHoegeng Awards 2025Baca cerita inspiratif calon polisi teladan di siniSelengkapnya