Jakarta –
Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam memperkenalkan pertimbangan yang mengizinkan penanam modal dan bisnis absurd mendapat hak properti yang lebih luas di pusat-pusat keuangan negara itu. Kebijakan ini memperluas hak penggunaan lahan serta mengizinkan warga absurd berbelanja dan memasarkan properti.
Dilansir dari Vietnamnet, Minggu (23/2/2025), langkah ini bermaksud selaku upaya menawan penanam modal global. Meski demikian, fleksibilitas tersebut memicu kegalauan ihwal potensi spekulasi dan peningkatan harga properti. 
Berdasarkan draft modern Resolusi ihwal Pembentukan dan Pengoperasian Pusat Keuangan di Vietnam, Kementerian Perencanaan dan Investasi memperpanjang masa sewa lahan di kawasan sentra keuangan hingga 70 tahun. Sementara ketentuan yang dipraktekkan dikala ini hingga 50 tahun.
Selain itu, pertimbangan tersebut memperkenankan perusahaan dengan penanaman modal absurd sanggup berbelanja kredit hak guna tanah dan aset yang menempel pada bank-bank Vietnam tanpa batas-batas terkait pembayaran sewa tanah.
Perusahaan absurd sanggup menggunakan hak guna lahan selaku agunan di forum keuangan luar negeri, dengan sengketa aturan yang mesti tertuntaskan menurut aturan Vietnam. Jika aset yang dijaminkan dilikuidasi, pembeli mesti menyanggupi standar aturan Vietnam untuk transaksi tanah.
Adapun izin pekerja dan penanam modal untuk membeli, menyewa, menerima, dan mewariskan properti di sentra keuangan terbatas pada proyek perumahan tertentu.
Hak dan keharusan kepemilikan sesuai dengan aturan Vietnam untuk tanah sewaan dan investasi. Hal ini akan menjadi pergantian dalam regulasi realestat serta membuka potensi besar bagi penanam modal asing.
Kementerian Perencanaan dan Investasi menekankan banyak sentra keuangan global seumpama Dubai, Singapura, dan Abu Dhabi sukses menerapkan kebijakan serupa untuk menawan penanam modal asing.
Meski ada pihak yang meragukan, kementerian ini meyakini kebijakan terpadu di seluruh sentra keuangan akan bikin lingkungan investasi yang lebih kohesif. Resolusi tersebut masih dalam peninjauan dan akan mengalami pembiasaan lanjutan sebelum diajukan untuk menemukan persetujuan pemerintah.
Vietnam dinilai perlu perlu mengadopsi peraturan realestat progresif yang selaras dengan sentra keuangan internasional mudah-mudahan tetap kompetitif.
| Baca juga: Sewa Apartemen di Jakarta Laris Manis Berkat Ekspatriat, Ini Asal Negaranya |
Di segi lain, pertimbangan tersebut memanggil kegalauan dari Kementerian Industri dan Perdagangan. Izin warga absurd untuk beli properti tanpa tinggal di Vietnam akan memicu pembelian spekulatif, peningkatan harga, sehingga perumahan menjadi tidak terjangkau bagi pekerja di sentra keuangan.
Sementara Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup juga meminta adanya peninjauan cermat kepada kebijakan penggunaan lahan yang diusulkan. Peninjauan untuk menentukan kebijakan tersebut tetap konsisten dengan peraturan yang berlaku.
Di samping itu, Bank Negara Vietnam sudah menyerukan mudah-mudahan warga Vietnam waspada kepada perusahaan absurd yang menggunakan tanah selaku agunan bantuan di bank internasional. Ia berargumentasi potensi risiko keselamatan finansial.
Lalu, Kementerian Konstruksi merekomendasikan penjelasan lebih lanjut tentang tugas dan perbedaan spesifik antara pusat-pusat keuangan Vietnam, baik regional maupun internasional untuk menentukan pengawasan aturan yang tepat.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti sanggup bantu jawabin. Pertanyaan sanggup berhubungan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
investor asingproperti vietnamvietnamrealestathak guna lahanpropertiwarga negara asingwnainvestor
